Gowa, Petirnews.net – Indikasi pelanggaran muatan politik terlihat dalam pembagian Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa. Hal ini terjadi karena adanya keganjalan dalam pembagian tersebut, yang diduga dimotori oleh seorang ibu lurah yang diketahui sebagai istri seorang anggota DPRD Kabupaten Gowa Dapil 7 Pallangga Barombong, yang kembali maju sebagai Calon Legislatif (Caleg) DPRD melalui partai politik tertentu. 07 februari 2024
Dalam hal ini, terdapat pelanggaran dalam proses pembagian PKH di kantor lurah, tepatnya di ruangan ibu lurah yang seharusnya bersama pendamping PKH. Indikasi pelanggaran tersebut diungkapkan oleh Humas DPP LPRI (Lembag Poros rakyat Indonesia)
Menurut sumber dari Humas DPP LPRI, pembagian PKH di Lembang Parang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Banyak warga yang seharusnya memenuhi syarat untuk menerima bantuan ini, namun tidak terdaftar atau malah dinyatakan tidak memenuhi kriteria. Hal ini menimbulkan kecurigaan terhadap motif di balik keputusan pembagian tersebut.
Dugaan muatan politik dalam pembagian PKH ini semakin menguat ketika diketahui bahwa ibu lurah yang terlibat dalam proses pembagian merupakan istri seorang anggota DPRD Kabupaten Gowa dapil 7 Pallangga Barombong yang kembali maju sebagai caleg DPRD melalui partai politik tertentu. Dalam konteks ini, keberpihakan pembagian bantuan PKH kepada golongan yang berpotensi memberikan dukungan pada suami ibu lurah tersebut menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat yang mengetahui hal tersebut.
Humas DPP LPRI mendesak Dinas Sosial dan pihak terkait Kabupaten Gowa, untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terkait indikasi muatan politik dalam pembagian PKH ini. Diharapkan agar ada tindakan yang adil dan memenuhi prinsip keadilan dalam distribusi bantuan ini.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait terkait dengan indikasi muatan politik yang terlihat dalam pembagian PKH di Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa. Masyarakat diharapkan tetap waspada terhadap dugaan penyalahgunaan kebijakan yang berpotensi melanggar prinsip keadilan.
Lembaga Poros Rakyat Indonesia
