Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Berita Daerah

Paradoks Wakil Bupati Gowa: Memulihkan Kepercayaan dengan Mendaur Ulang Risiko? Oleh : Parawansyah Daeng Mattawang (Ketua Badiklat DPC Partai Demokrat Kabupaten Gowa)

62
×

Paradoks Wakil Bupati Gowa: Memulihkan Kepercayaan dengan Mendaur Ulang Risiko? Oleh : Parawansyah Daeng Mattawang (Ketua Badiklat DPC Partai Demokrat Kabupaten Gowa)

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Sungguminasa, petirnews.net – 30 Oktober 2026 | Gowa mengalami apa yang disebut dalam ilmu pemerintahan sebagai _post-impeachment trust deficit_, yakni defisit kepercayaan pasca-krisis kepemimpinan.

Dalam fase inilah, Darmawansyah Muin memikul mandat besar sebagai Bupati definitif. Mandatnya bukan sekadar melanjutkan pembangunan, melainkan memulihkan kepercayaan publik dan mengembalikan marwah pemerintahan yang stabil, bersih, dan fokus bekerja.

Example 300x600

Di tengah mandat pemulihan itulah, bursa calon Wakil Bupati Gowa menjadi sangat krusial. Jabatan ini bukan sekadar pelengkap struktur, melainkan penentu apakah proses pemulihan akan berjalan tuntas atau justru tersendat di tengah jalan.

Namun di sinilah paradoks itu muncul. Di saat semangat pemulihan baru saja dimulai, ruang publik justru diramaikan oleh wacana untuk mengembalikan figur-figur dari lingkaran lama yang lekat dengan persoalan masa lalu. Secara politik mungkin sah, tetapi secara akal sehat tata kelola pemerintahan, ini adalah sebuah kemunduran logika.

Pemerintahan yang baru pulih membutuhkan sterilisasi. Jika akar persoalan sebelumnya adalah persoalan integritas, tata kelola perizinan, dan pengelolaan program, maka mengangkat kembali orang-orang yang berada dalam ekosistem yang sama dengan persoalan itu sama saja dengan membawa virus lama ke dalam tubuh pemerintahan baru yang sedang berusaha sembuh. Bupati Darmawansyah Muin membutuhkan wakil yang imun terhadap persoalan masa lalu, bukan yang menjadi pembawanya.

Persoalan kedua adalah jebakan sandera politik. Seorang wakil bupati yang memiliki beban masa lalu berpotensi menjadi sandera politik. Beban itu bisa berupa kedekatan bisnis, keterlibatan dalam program bermasalah, maupun utang politik dengan jaringan lama. Ketika wakil bupati tersandera oleh masa lalunya sendiri, maka yang sesungguhnya tersandera adalah bupati dan seluruh kerja pemerintahan. Bupati tidak akan leluasa mengambil keputusan tegas karena wakilnya memiliki konflik kepentingan. Inilah yang membuat tata kelola menjadi berisiko. Masyarakat tidak membutuhkan wakil bupati yang sibuk mengklarifikasi masa lalunya, masyarakat butuh wakil bupati yang bisa langsung bekerja.

Persoalan ketiga menyangkut etika publik. Kepercayaan tidak pulih dengan kata-kata, melainkan dengan simbol. Pelantikan Darmawansyah Muin sebagai bupati definitif adalah simbol putusnya rantai krisis. Simbol itu harus dilanjutkan dengan pemilihan wakil bupati sebagai simbol pemutus total dengan pola lama. Jika simbol pemutus itu justru diganti dengan simbol keberlanjutan lingkaran lama, pesan yang ditangkap publik menjadi jelas, bahwa Gowa tidak benar-benar berubah, hanya berganti sopir sementara penumpangnya masih sama. Kondisi ini akan membuat defisit kepercayaan menjadi permanen.

Lantas seperti apa wakil bupati yang dibutuhkan Gowa dalam fase pemulihan ini? Jawabannya bukan soal siapa yang paling populer, melainkan siapa yang paling layak memulihkan.

Gowa membutuhkan wakil bupati yang memiliki kelayakan etik, yakni bersih dan tidak memiliki jejak persoalan yang dapat meledak di kemudian hari. Dibutuhkan pula kelayakan sinergis, yakni figur yang memahami bahwa tugas wakil adalah menguatkan bupati, bukan menyainginya. Stabilitas duet bupati dan wakil jauh lebih penting daripada ambisi personal. Selain itu dibutuhkan kelayakan sosiologis, yakni figur yang diterima semua kelompok dan tidak memicu polarisasi baru.

Dalam kacamata inilah kolaborasi Gerindra dan Demokrat menjadi menarik. Gerindra sebagai jangkar kekuasaan eksekutif yang mengawal pemerintahan Darmawansyah Muin dan Demokrat sebagai jangkar stabilitas yang menawarkan gaya politik yang lebih teduh. Figur seperti Hj. Rismawati Kadir Nyampa dari Demokrat menjadi relevan bukan karena paling populer, melainkan karena paling memenuhi logika pemutus risiko. Ia berada di luar pusaran konflik, berpengalaman, dan memiliki integritas yang terjaga dari beban masa lalu.

Pada akhirnya, jabatan Wakil Bupati Gowa bukanlah hadiah untuk balas budi politik. Jabatan itu adalah instrumen pemulihan kepercayaan publik. Jika instrumen pemulihan tersebut diisi dengan risiko lama, maka yang pulih bukanlah Gowa, melainkan masalah lamanya.

Kini Gowa sedang diuji, apakah kita ingin benar-benar pulih, atau hanya ingin terlihat seperti pulih?

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *