Makassar-Petirnews.net/Senin 3 Februari 2025 DP3A kota Makassar menyelenggarakan Forum perangkat daerah tahun 2025 menuju 2026 kegiatan tersebut berlansung di hotel Mercure Pettarani kota Makassar di hadiri sejumlah OPD yakni Dinas Sosial, Capil, Kominfo, Dinas Pendidikan,UPT DP3A, Shelter, SKB, perwakilan dari Kecamatan Biringkanayya dan 3 Anggota DPRD kota Makassar dari Banggar Riski Nur, drg Eshin Usami Nur Rahman satu di antaranya selaku pemateri Hj Ernawati Sila SE ‘ kemudian Bappeda
“dengan Tema Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan hak perempuan dan anak secara inklusi ‘
Bappeda memaparkan secara eksplisit terkait anggaran yang di alokasikan ke setiap SKPD baik anggaran belanja maupun sumber pendapatan, bagaimana meminimalisir pengeluaran anggaran yang tidak terlalu penting
untuk melaksanakan. program kerja DP3A yang menjadi skala prioritas
Anggaran senilai 7 milyar rupiah masih sangat terbatas untuk wilayah kota Makasar DP3A berharap ada kenaikan menjadi 10 Milyar . Bappeda juga menambahkan DP3A boleh mencari sumber -sumber pendapatan misalnya saja mendirikan taman bermain anak., minta kerjasama dengan PHRI jika ada hotel yang punya lahan bisa di manfaatkan untuk membangun tempat bermain anak apalagi Makassar selama ini belum memiliki tempat bermain anak yang sifat nya standar.
dia berharap ada sumber pendapatan yang dapat di kelolah oleh DP3A kerjasama dengan pihak Hotel untuk membuat taman bermain, dimana hotel bisa menyediakan lahan nya karena di kota Makassar belum ada standar tempat bermain anak.
Usai beri materi narasumber membuka sesi pertanyaan kepada peserta forum , Kadis Sosial mempertanyakan kurang nya anggaran yang di berikan ke Dinas nya dengan banyak nya permasalahan sosial yang di tangani nya selama ini, termasuk anak jalanan, gepeng, PSK yang menurutnya ada anak di bawah umur putus sekolah melakukan pekerjaan seks komersial,dan hal ini sangat rentan dengan penggunaan narkoba, sarana dan prasarana sangat terbatas apalagi rumah aman sudah layak untuk di rehab, termasuk penyediaan makanan nya perlu mungkin di tambahkan anggaran nya, selain itu bantuan kepada fakir miskin perlu di perhatikan, papar nya.
Lanjut penanya dari kecamatan Biringkanayya terkait sekolah SD Negeri Sudiang Raya yang ada di wilayah nya setiap penerimaan murid orang tua selalu teriak , karena sekolah tersebut di segel lantaran tanah yang ditempati bangunan sekolah tersebut bukan milik pemerintah sehingga orang tua murid komplen mereka tak ingin anak nya terganggu pendidikan nya akibat penyegelan membuat anak-anak tidak nyaman belajar ‘hal ini sangat perlu menjadi perhatian pemerintah kota Makassar terutama pihak DPRD untuk menyuarakan aspirasi masyarakat nya.bagaimana solusi nya.
Saat Awak media mempertanyakan pertanyaan dari para peserta Forum yang ada hubungan nya dengan penganggaran” Hj Ernawati Sila SE menandaskan ” dari sekian banyak persoalan yang terjadi di kota Makasar ada beberapa program yang perlu menjadi perhatian serius yakni sektor pendidikan informasi yang saya dapat bahwa SD Sudiang Raya puluhan tahun belum memiliki lahan gedung sekolah masih status pinjaman,kita akan membahas tentang alas hak nya nanti dikoordinasikan dengan dinas pendidikan “ungkap nya agar anak-anak mendapatkan kenyamanan belajar begitu pula hal nya dengan anak disabilitas mendapatkan pendidikan yang layak dimana masih kekurangan guru khusus
kebetulan posisi saya di Dewan menangani Banggar nanti kita koordinasikan di DPRD
Sementara untuk dinas sosial Rumah Singgah, panti Sosial perlu di atensi. agar anak jalanan, gelandangan dan pengemis, PSK bisa mendapatkan pembinaan ketrampilan, mereka bisa betah tinggal di rumah aman jangan hanya 2 hari atau sebulan tinggal lalu dia keluar selama pemerintah memperhatikan sapras nya pasti program dinsos berjalan optimal sesuai koridor jadi semua prioritas.(Ani Hasan)
