Takalar Petirnews.net ” Dialog Publik untuk menelaah sisi manfaat dan problematika Kawasan Industri Tiran merupakan tema yang di angkat oleh Formasi (Forum masyarakat pesisir) yang di dukung beberapa lembaga di dua desa Laikang dan Punaga kecamatan Marbo diantaranya. Appamalla,pasir putih,armada,dan geram
pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dalam hal ini Sekda sekaligus membuka acara tersebut Kamis 25 April 2024 di ruang pola kantor Bupati menyambut kedatangan para pembawa aspirasi meskipun berjalan alot
M .Kasim S ” penanggung jawab kegiatan dan juga pemandu kegiatan menyampaikan beberapa point terkait keluhan masyarakat yang masuk dalam dalam kawasan Industri Tiran
.
Hadir dalam acara tersebut pemerintah daerah dalam Hal ini Sekda Haji Muh Hasbi S.STP MAp.
beberapa pimpinan OPD, Kodim 1426 Takalar di wakili DAN Unit Intel ,Kades Laikang ketua BPD desa Punaga,Tokoh masyarakat,tokoh pemuda, ketua BPD laikang.namun di sayangkan menurut M Kasim tak satupun pihak PT Tiran yang hadir selaku Investor
Sekda Takalar H. Muh. Hasbi, S. STP, M.Ap. dalam paparannya menegaskan bahwa Pemkab Takalar akan memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan kawasan industri Tiran dan menghimbau masyarakat untuk mendukung rencana tersebut. “Ungkapnya dalam dialog tersebut .
Adapun hal yang di bicarakan dalam dialogis tersebut diantaranya ” Pemkab siap fasilitasi permohonan harga tanah yang di taksasi sepihak oleh investor” komitmen investor untuk mempekerjakan masyarakat lokal akan di tuangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pemkab dengan investor
“tidak ada hambatan bagi warga yg ingin mengurus administrasi tanahnya
” Pihak diluar investor bisa bertransaksi tanah dengan warga laikang punaga namun perizinan pemanfaatan akan di bawah otoritas PT. TIRAN
“menurut SEKDA, Semua tanah yang hanya memiliki SPPT adalah tanah negara
“RTRW di ubah seiring dengan perkembangan daerah
” Desa Laikang dan punaga tdk mendapat sertifikat gratis (PRONA)
” DANDIM 1426 Takalar melalui DAN UNIT INTEL KODIM 1426 Takalar menegaskan akan hadir membela rakyat jika ada intimidasi yg melibatkan TNI di Takalar dalam pembebasan lahan
“harga tanah 5.000/meter di anggap oleh masyarakat tidak sesuai kondisi saat ini karena produktif sebagai lahan pertanian dan peternakan
“Kades Laikang akan menfasilitasi warganya dalam urusan tanah warga
“Kekhwatiran akan potensi dampak lingkungan yang mengancam mata pencaharian masyarakat khususnya budidaya rumput laut, lobster, lawi-lawi dan udang vaname.
Ungkapan terimah kasih , M. Kasim, S. Kel atas dukungan pemda Takalar dan para hadirin sehingga dialog ini bisa terlaksana dengan baik “Ujarnya Saat wawancara dengan awak media usai kegiatan .
Koordinator FORMASI tersebut menegaskan akan tetap berjuang bersama beberapa tokoh masyarakat jika hasil dialog ini tidak mendapatkan perhatian dari pihak terkait.bentuk perjuangan tersebut berupa menggalang petisi warga yang menolak harga 5.000 Rupiah per meter serta akan melanjutkan tuntutan harga ke proses hukum di dampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum tutur M. Kasim Gamblang ( Ani Hasan )
