Petirnews.Net Gowa, Sulawesi Selatan, 7 April 2024 – Lembaga Poros Rakyat Indonesia menyoroti peningkatan aktivitas tambang ilegal di wilayah Sungai Jeneberang. Mereka mendesak Kapolres Gowa dan Kejaksaan Negeri Gowa untuk mengambil tindakan tegas.
Aktivitas tambang ilegal yang semakin marak di wilayah seperti Lonjoboko di Kecamatan Parangloe dan Tamalatea di Kecamatan Manuju, tampaknya berlangsung tanpa pengawasan yang efektif dari Polres dan Kejaksaan Negeri Gowa.
Irfan Arifin, Kordinator Divisi Hukum Lembaga Poros Rakyat Indonesia, menyerukan kepada Kapolres dan Kejaksaan Negeri Gowa untuk bertindak. Jika mereka tidak mampu menegakkan hukum, maka sebaiknya mereka “pulang kampung”, kata Irfan Arifin, menunjukkan kekecewaannya atas penegakan hukum yang kurang efektif.
Menurut Irfan Arifin, penegakan hukum yang tepat sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa semua aktivitas tambang mematuhi hukum dan regulasi yang ada. Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum untuk memastikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Irfan Arifin juga menekankan peran penting Kejaksaan Negeri dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004.
Lembaga Poros Rakyat Indonesia berharap agar penegakan hukum dapat dilakukan dengan tegas dan efektif untuk mengatasi aktivitas tambang ilegal di Sungai Jeneberang.
Kami berkomitmen “tegas Irfan Arifin untuk terus memantau, mengawal dan mendesak penegakan hukum menjalankan fungsinya di Kabupaten Gowa. Ujar Divisi Hukum Lembaga Poros Rakyat Indonesia.
Team Kerja Independen.
Lembaga Poros Rakyat Indonesia
