Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Sorot

Prioritas Dipertanyakan, Wakil Bupati Takalar Lebih Banyak Disorot di Agenda Pendampingan

73
×

Prioritas Dipertanyakan, Wakil Bupati Takalar Lebih Banyak Disorot di Agenda Pendampingan

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Petirnews.net- Sorotan terhadap kinerja Wakil Bupati Takalar mulai mengemuka.

Sejumlah kalangan masyarakat mempertanyakan prioritas kerja orang nomor dua di Pemerintah Kabupaten Takalar itu, menyusul sejumlah aktivitas yang lebih sering terlihat di ruang publik dalam agenda pendampingan dibandingkan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tugas pemerintahan.

Example 300x600

Sorotan tersebut muncul karena Wakil Bupati Takalar kerap terlihat mendampingi istrinya yang merupakan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam berbagai agenda, mulai dari kunjungan kepada konstituen, kegiatan kemasyarakatan hingga perjalanan ke luar daerah, termasuk ke Jakarta.

Secara pribadi, keterlibatan seorang suami dalam mendukung aktivitas istrinya tentu bukan persoalan.

Namun, persoalan yang kini dipertanyakan publik adalah proporsi dan prioritasnya ketika yang bersangkutan juga memegang jabatan publik sebagai Wakil Bupati Takalar.

“Publik ingin melihat Wakil Bupati hadir sebagai bagian penting dari pemerintahan daerah, bukan hanya terlihat dalam agenda pendampingan. Yang harus diukur adalah seberapa besar kehadiran tersebut menghasilkan kerja dan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar seorang aktivis pemerhati kebijakan publik.

Menurutnya, jabatan Wakil Bupati bukan posisi seremonial.

Wakil kepala daerah memiliki peran dalam membantu kepala daerah menjalankan pemerintahan, melakukan koordinasi, pengawasan serta memastikan program pembangunan berjalan sesuai target.

Karena itu, publik dinilai wajar jika mempertanyakan apa capaian konkret yang dapat ditunjukkan dari aktivitas Wakil Bupati selama menjalankan tugasnya.

Sorotan lain juga muncul terkait kunjungan Wakil Bupati Takalar ke sejumlah Sekolah Menengah Atas (SMA).

Sejumlah pihak mempertanyakan urgensi dan posisi kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam kegiatan tersebut.
Secara administratif, pengelolaan SMA berada dalam lingkup kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Karena itu, masyarakat meminta setiap kunjungan pejabat kabupaten ke satuan pendidikan tersebut memiliki tujuan yang jelas, terukur, dan tidak menimbulkan kesan tumpang tindih kewenangan.

Di tengah persoalan tersebut, masyarakat menilai masih banyak pekerjaan rumah di Kabupaten Takalar yang membutuhkan perhatian serius.

Mulai dari kualitas pelayanan publik, kondisi infrastruktur, pengelolaan anggaran, pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan.

Sejumlah warga bahkan mengaku lebih mudah menemukan dokumentasi kegiatan kunjungan dan pendampingan dibandingkan informasi mengenai capaian kerja, inovasi kebijakan atau langkah konkret Wakil Bupati dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.

“Kami tidak mempersoalkan aktivitas sosial maupun pendampingan keluarga. Yang kami pertanyakan adalah keseimbangan prioritas. Jabatan Wakil Bupati diberikan untuk membantu menjalankan pemerintahan dan melayani kepentingan masyarakat,” kata seorang tokoh masyarakat.

Publik Minta Kinerja Terukur
Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sorotan tersebut diharapkan menjadi momentum evaluasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah, termasuk Wakil Bupati Takalar.

Masyarakat tidak hanya membutuhkan kehadiran pejabat dalam berbagai kegiatan, tetapi juga ingin melihat hasil kerja yang dapat diukur.

Sinergi antara Bupati dan Wakil Bupati seharusnya tercermin dalam percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, penyelesaian persoalan masyarakat serta pengawasan terhadap program pemerintah daerah.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan Wakil Bupati bukan semata-mata seberapa sering tampil dalam berbagai kegiatan publik, melainkan seberapa nyata peran dan kontribusinya terhadap jalannya pemerintahan serta kepentingan masyarakat Takalar.

Sorotan ini bukan semata persoalan pribadi. Kritik tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial terhadap pejabat publik yang menggunakan mandat pemerintahan.

Pada akhirnya, masyarakat memiliki hak untuk mempertanyakan prioritas, mengawasi kinerja dan meminta pertanggungjawaban atas jabatan yang dijalankan.

Publik kini menunggu bukti yang lebih konkret: apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah diselesaikan, dan apa dampaknya bagi masyarakat Takalar.

(Tim)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *