GOWA, 15 Mei 2026, Petirnews.net – Berdasarkan peristiwa penghalangan kegiatan UMKM resmi di Desa Barembeng, perlu ditegaskan bahwa setiap keputusan resmi yang dikeluarkan dengan stempel dari instansi pemerintah – mulai dari Desa, Camat, Polsek, hingga Bupati Kabupaten Gowa – merupakan representasi langsung dari kekuasaan negara yang tidak dapat diabaikan atau dilanggar secara sepihak.
Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya, setiap izin resmi yang dikeluarkan dengan stempel resmi dari Kepala Desa, Camat, Polsek, dan Bupati Kabupaten Gowa bukan sekadar bentuk administrasi, melainkan bukti bahwa kegiatan tersebut telah melalui proses verifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Stempel resmi dari setiap instansi pemerintah, termasuk Polres Gowa, merupakan simbol kekuatan hukum negara yang harus dihormati oleh seluruh pihak.
“Sebuah negara hukum tidak dapat berdiri jika keputusan resmi yang ditandatangani dan diberi stempel oleh pejabat berwenang – mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Polres, hingga Bupati – dapat diabaikan atau dilanggar secara sepihak,” jelas seorang praktisi hukum di Sulawesi Selatan.
Ia menambahkan bahwa stempel resmi dari setiap instansi pemerintah, termasuk dari Polres Gowa, memiliki makna hukum yang kuat sebagai bukti bahwa proses telah sesuai dengan aturan yang berlaku. “Tidak ada alasan bagi pihak mana pun untuk mengabaikan keputusan resmi yang telah mendapatkan persetujuan melalui proses yang benar dan ditandai dengan stempel resmi negara,” tegasnya.
PERATURAN HUKUM YANG MENGIKAT
Sebagai dasar negara hukum, beberapa peraturan penting menjadi landasan perlindungan terhadap keputusan resmi negara:
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan – Menegaskan bahwa setiap keputusan resmi yang ditandai dengan stempel resmi instansi merupakan perintah yang mengikat dan wajib dipatuhi.
2. Peraturan yang Mengikat dari Polres Gowa – Menetapkan bahwa setiap aktivitas di wilayah hukum harus sesuai dengan keputusan resmi yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat berwenang.
3. Sanksi yang Berlaku – Bagi pihak yang mengabaikan atau melanggar keputusan resmi yang telah ditetapkan dengan stempel resmi negara, dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Kita harus menyadari bahwa stempel resmi dari Desa, Camat, Polsek, dan Bupati bukan hanya simbol administratif, melainkan representasi dari negara yang memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga yang menjalankan aktivitas sesuai aturan,” ujar perwakilan masyarakat yang mengikuti perkembangan kasus ini.
Dalam kasus penghalangan kegiatan UMKM di Desa Barembeng, pihak pelaku usaha telah menyiapkan laporan resmi yang akan diajukan ke Polres Gowa dan mengajukan permohonan klarifikasi resmi terkait dengan keputusan yang telah dikeluarkan secara resmi oleh pejabat berwenang. Tujuan utama adalah untuk memastikan bahwa setiap keputusan negara dihormati dan tidak dapat diabaikan secara sepihak oleh siapa pun.
“Negara dibangun atas dasar hukum yang jelas dan keputusan resmi yang ditandai dengan stempel negara. Setiap warga harus menghormati keputusan resmi yang telah melalui proses yang benar dan diwakili oleh stempel dari instansi berwenang,” pungkas perwakilan pelaku usaha yang terkena dampak. (*).
