Petirnews.net – Percepatan pemekaran Provinsi Luwu Raya bukan sekadar wacana administratif, tetapi merupakan aspirasi kuat masyarakat yang sudah berlangsung puluhan tahun.
Wacana ini mendapatkan dukungan luas dari berbagai elemen, termasuk wakil rakyat, tokoh masyarakat, mahasiswa, dan masyarakat sipil yang menilai bahwa pemekaran merupakan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan, pemerataan pelayanan publik, dan memperkuat identitas wilayah.
Masyarakat Luwu Raya — yang meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo — merasa bahwa jarak geografis dari pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar menyebabkan pelayanan publik belum optimal dan pembangunan masih tertinggal jika dibandingkan wilayah lain. Oleh karena itu, aspirasi ini lahir sebagai usaha untuk membawa pemerintahan lebih dekat dengan rakyat, memberikan pelayanan yang lebih cepat dan tepat sasaran.
Aksi nyata dalam memperjuangkan percepatan pemekaran ini terlihat dari berbagai gerakan masyarakat di lapangan. Aksi unjuk rasa besar-besaran digelar di ruas jalan utama seperti Jembatan Sabbang dan monumen affair masamba, di mana ratusan warga turun ke jalan menuntut agar pemerintah pusat mendengar dan menindaklanjuti aspirasi mereka. Teriakan demi teriakan meneriakkan keinginan kuat agar Luwu Raya segera dimekarkan menjadi provinsi baru.
Dukungan dari lembaga legislatif juga makin menguat. DPRD Kabupaten Luwu utara tegas menyatakan komitmen mengawal seluruh proses perjuangan ini sampai tujuan besar itu benar-benar terwujud. Wakil rakyat berjanji mendorong kajian komprehensif dan memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan aspirasi konstitusional ini tidak sia-sia.
Namun, perjuangan ini belumlah tuntas tanpa menjawab tantangan besar: moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang masih diberlakukan pemerintah pusat. Kebijakan ini membatasi pembentukan provinsi dan kabupaten/kota baru sejak beberapa tahun terakhir, sehingga upaya percepatan harus bersinergi dengan agenda nasional agar kebijakan moratorium ini bisa ditinjau ulang sesuai kebutuhan daerah.
Di tengah tantangan tersebut, masyarakat dan para pemimpin daerah terus menggelorakan semangat percepatan pemekaran. Mereka yakin bahwa dengan provinsi yang lebih dekat kepada rakyat, pembangunan akan lebih cepat, pelayanan publik lebih efisien, serta kesempatan ekonomi masyarakat akan semakin luas. Ini bukan hanya tentang pemekaran administratif semata, tetapi juga tentang keadilan pembangunan, kemandirian daerah, dan masa depan generasi Luwu Raya yang lebih sejahtera.
MUH. FACHRY HUSAIN
(Pengurus BEM Fakultas hukum unanda bidang advokasi dan pergerakan)
