Gowa-petirnews.net, 13 November 2026 — Sebuah video investigasi lapangan yang diunggah oleh Poros Rakyat Indonesia menggegerkan publik Kabupaten Gowa. Direkam pada 12 Oktober 2026 di wilayah Biringkaloro, Kecamatan Pallangga, video tersebut menyoroti dugaan ketidaklengkapan dokumen legalitas serta kualitas pekerjaan fisik yang dinilai belum memenuhi standar petunjuk teknis pembangunan perumahan subsidi, sehingga Pemerintah Kabupaten Gowa selaku penerima mandat pengawasan rumah subsidi beserta instansi terkait dinilai wajib segera melakukan inspeksi menyeluruh ke lokasi.
Dalam narasi video tersebut disampaikan bahwa Perumahan Aghnia Residence Biringkaloro terindikasi belum memenuhi kelengkapan legalitas yang disyaratkan. Tidak hanya persoalan perizinan, kualitas pekerjaan fisik pun menjadi sorotan tajam, dengan bunyi narasi: “Bongkar!!! Pekerjaan fisik terindikasi penuh rekayasa teknis. Selain legalitas, kondisi pekerjaan tidak memenuhi standar petunjuk teknis rumah subsidi, sehingga dinilai tidak layak mendapatkan pembiayaan perbankan.” Dari visual yang terekam, terlihat bangunan rumah yang masih dalam tahap pembangunan — dinding bata merah, struktur kolom, pondasi batu kali, serta lahan yang masih berupa tanah galian dengan material bangunan yang berserakan yang didokumentasikan secara rinci, seolah ingin memperlihatkan adanya ketidakwajaran dalam proses pembangunan yang seharusnya menjadi hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Poros Rakyat Indonesia menegaskan mengapa persoalan ini penting, karena rumah subsidi bukan rumah biasa, melainkan program negara yang di dalamnya terlibat uang rakyat, anggaran negara, dan kepercayaan perbankan. Jika legalitas belum lengkap dan pekerjaan fisik diduga tidak sesuai standar, maka yang menjadi korban pertama bukan pengembang, bukan pemerintah, dan bukan bank, melainkan rakyat kecil yang bermimpi memiliki rumah, namun justru berisiko mendapatkan hunian yang diragukan kualitasnya.
Atas temuan tersebut, Poros Rakyat Indonesia menyampaikan empat tuntutan mendesak. Pertama, kepada Pemerintah Kabupaten Gowa selaku penerima mandat pengawasan rumah subsidi, diminta segera turun melakukan inspeksi menyeluruh ke lokasi pembangunan. Kedua, kepada instansi terkait – mulai dari Dinas Perumahan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), hingga perbankan penyalur KPR subsidi – diminta membuka secara transparan status legalitas dan hasil verifikasi teknis perumahan ini kepada publik. Ketiga, kepada pengembang, diminta memberikan klarifikasi terbuka terkait temuan di lapangan, bukan berdiam diri dalam keheningan. Keempat, kepada perbankan penyalur, diminta meninjau ulang kelayakan pembiayaan perbankan bagi proyek ini jika temuan yang disampaikan terbukti benar.
Poros Rakyat Indonesia menegaskan bahwa langkah ini bukan bermaksud menghambat pembangunan, melainkan memastikan pembangunan dilakukan dengan benar, dengan pernyataan: “Ini bukan soal membenci pembangunan. Ini soal Gowa Berbenah. Gowa tidak boleh membangun masa depan di atas fondasi yang diduga rapuh — baik secara hukum maupun secara teknis.” Pesan itu diperkuat dengan pertanyaan yang menjadi cover story pemberitaan ini: “Katanya kerja demi negeri. Nyatanya, yang jujur justru yang tersingkir. Anak kecil putus sekolah, petani gagal panen lagi, pejabat beli mobil mewah. Lalu, di mana uang untuk rumah rakyat disimpan?” — sebuah pertanyaan yang mengajak publik merenung, apakah rumah yang dibangun untuk rakyat kecil benar-benar dibangun dengan kejujuran, kualitas, dan pengawasan yang semestinya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengembang maupun Pemerintah Kabupaten Gowa belum memberikan tanggapan resmi terkait temuan tersebut, dan redaksi membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi pihak yang merasa dirugikan dalam pemberitaan ini. Di balik dinding bata Aghnia Residence Biringkaloro, publik kini menunggu jawaban: apakah ini akan menjadi rumah impian bagi rakyat kecil, atau justru menjadi rumah bom waktu yang dibangun di atas fondasi yang rapuh. Sumber: Poros Rakyat Indonesia, Gowa, Sulawesi Selatan, 13 November 2026.”(Red)”
