Makasar –Petirnews.net/ 24 Kabupaten Kota sedang mengikuti Penilaian Kinerja 8 aksi Konvergensi Percepatan stunting yang di selenggarakan Bappelitbangda provinsi Sulawesi Selatan yang di kepalai PLH Ir H Andi Bakti Haruni ,CES yang di laksanakan 30 Mei sampai 1 Juni 2024 di Hotel Swiss Belin Panakukang Kota Makassar
Acara yang di hadiri seluruh kabupaten kota melibatkan OPD terkait ,Camat,Lurah dan Desa
Kegiatan tersebut berjalan lancar dan Sukses dirangkaikan kegiatan Pameran setiap Kabupaten kota punya stand tersendiri dengan menampilkan aneka ragam kuliner dari masing-masing daerah termasuk hasil pertanian
dan akan di nilai oleh tim .
Adapun substansi dari 8 aksi konvergensi Stunting yang di maksud adalah 1 aksi analisa situasi stunting,2 aksi rencana kegiatan .3 aksi Rembug stunting .4 aksi regulasi tentang stunting,5 aksi pembinaan unsur pelaku .6 aksi sistem managemen data ,7 aksi data cakupan sarana dan publikasi data .8 aksi review kerja. setiap Daerah memaparkan 8 aksi konvergensi
dalam rangka penurunan stunting yang menjadi skala prioritas pemerintah pusat dan daerah se Sulsel ‘masing-masing menceritakan kondisi daerah nya .
Tim penilaipun memberikan pertanyaan dan di jawab oleh setiap pemapar dari kabupaten kota .” Febriani sebagai anggota dari koordinator bidang 3 TPPS 8 aksi Konvergensi mengatakan dalam penilaian ada beberapa kriteria yang perlu terpenuhi seperti pengisian tepat waktu,pelaksanaan juga tepat waktu dan berkualitas sebelum dan sesudah nya ada intervensi dimana 24 kabupaten kota sudah melakukan 8 aksi wajib di lihat kwalitas serta dokument nya jadi untuk menentukan siapa yang mendapat peringkat tertinggi dalam penilaian ini kami akan melakukan pleno di tingkat pusat dan hal ini sangat membantu kabupaten kota dalam memberikan gambaran terkait penurunan stunting ‘ucap Febriani
Adapun yang terlibat dalam tim penilai dari perguruan tinggi OPD , satgas
Organisasi profesi .
Erlan Triska Kabid Bappeda PPM Sulsel.
Menandaskan ‘ terkait pelaksanaan penilaian 8 aksi konvergensi penurunan angka stunting di Sulawesi selatan sesuai amanat Peraturan menteri dalam negeri nomor 71 tahun 2021 dekat dengan percepatan penurunan stunting merupakan suatu kewajiban setiap kabupaten kota dalam melaksanakan evaluasi dan kinerja pemerintah daerah sejauh mana pelaksanaan yang kita telah lakukan untuk mencapai tahun 2023 ‘ucap nya
Harapan kami pada Pertemuan yang telah kita laksanakan ini bagaimana pemerintah daerah bisa memberikan kontribusi yang besar untuk menurunkan angka stunting secara nasional ,kita butuh kolaborasi lintas sektor untuk memecahkan berbagai persoalan dalam penanganan stunting dimana Sulsel berada pada posisi 27 sekian persen dan hal ini masih tergolong tinggi sementara hampir semua provinsi di Indonesia mengalami hal yang sama yang pastinya kita tetap optimalkan kinerja ujar Erlan Triska (Ani Hasan )
